Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Jalan Cut Meutia No. 23 Kota Banda Aceh - ACEH. Email : it.pnbandaaceh@gmail.com

e-pustaka

Electronics Justice System

Elektronik Surat Keterangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi dan Hukum

Putusan Mahkamah Agung

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

e-survey PN Banda Aceh

Prosedur Permohonan Informasi

Prosedur Permohonan Informasi

Tata Cara Pengajuan Permohonan Informasi di

Pengadilan Negeri Kelas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh

A. Secara lisan

  1. Melalui telepon [0651 – 22141], yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB
  2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh yang beralamat di Jl. Cut Meutia No. 23 Banda Aceh. Dan Mengisi Form Resmi untuk pengajuan informasi.

B. Secara Tertulis

  1. Menyampaikan  surat resmi  yang  ditujukan  kepada  pimpinan  dalam hal  ini  Ketua  Pengadilan Negeri Kelas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh,  dengan  cara  diantar langsung,  dikirim  melalui  Fax. [0651] – 22141,  atau  melalui  pos  ke  alamat kantor di Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh.
  2. Pengajuan permohonan informasi secara tertulis wajib mencantumkan identitas secara lengkap dan benar

Penerimaan Pengajuan Permohonan Informasi oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

  1. Pengadilan Negeri Kelas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh akan menerima setiap pengajuan permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
  2. Pengadilan Negeri Kelas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengajuan permohonan informasi pada saat masyarakat mengajukan informasi.
  3. Pengadilan Negeri Kelas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh  akan  memberikan  tanda  terima,  jika pengajuan permohonan informasi diajukan secara tertulis.
  4. Pengadilan Negeri Kelas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh hanya akan menindaklanjuti pengajuan permohonan informasi yang mencantumkan identitas pemohon.

PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PELAYANAN INFORMASI

 

1)  Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Atasan PPID

  • Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di unit/satuan kerjanya secara baik dan efisien.
  • Mengangkat PPID.
  • Menganggarkan pembiayaan layanan informasi.
  • Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan pengumuman dan meja informasi unit/satuan kerjanya serta situs resmi apabila memungkinkan.
  • Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit/satuan kerjanya.
  • Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik di unit/satuan kerjanya.
  • Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi yang mengajukan keberatan.
  • Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan Pedoman ini.
  • Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di unit/satuan kerjanya.
  • Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada kuasanya.
  • Menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di unit/satuan kerjanya, jika dibutuhkan.

2)   Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan PPID

  • Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di unit/satuan kerjanya.
  • Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
    • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    • Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
    • Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
  • Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja di bawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
  • Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif.
  • Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Informasi.
  • Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.
  • Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak.
  • Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi.
  • Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi.
  • Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
  • PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya. 

3)   Tugas dan Tanggungjawab Petugas Informasi

  •  Menerima dan memilah permohonan informasi.
  • Meneruskan pemohonan informasi tertentu ke Penanggungjawab Informasi.
  • Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
  • Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. 

4)   Tugas dan Tanggungjawab Penanggungjawab Informasi

  • Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
  • Penanggungjawab Informasi bertanggungjawab kepada PPID.
  1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
  2. Biaya perolehan informasi terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
  3. Biaya penggandaan adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
  4. Atasan PPID (Ketua Pengadilan) menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
  5. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

 

Sumber : SK KMA NO. 1-144/KMA/SK/I/2011

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 4).

Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Setiap Orang berhak:

  •  Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  •  Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  •  Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  •  Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

CONTOH PERMOHONAN DAN SURAT PERNYATAAN

DOWNLOAD SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA
DOWNLOAD PERMOHONAN TIDAK PERNAH DIPIDANA
DOWNLOAD PERMOHONAN GANTI NAMA
DOWNLOAD PERMOHONAN PERWALIAN
DOWNLOAD PERMOHONAN KUASA PERWALIAN