Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A menyelenggarakan rapat bulanan pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 dipimpin oleh Bapak Suwono S.H., S.E., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh seluruh warga Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam rapat yang diselenggarakan secara rutin setiap bulannya ini, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh menyampaikan beberapa hal, diantaranya terkait adanya inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Dirjen Badilum di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar menjadi pembelajaran bagi Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk senantiasa mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terjadi inspeksi mendadak di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh juga menghimbau untuk mempertahankan dan meningkatkan akreditasi Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam rapat bulanan ini disampaikan pula bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengadilan di Aceh oleh karena kerjasamanya maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh mendapatkan sertifikat penghargaan dari Dirjen Badilum terkait telah berjalannya e-Court di seluruh Pengadilan di wilayah Aceh.
Kemudian terkait adanya Rapat Evaluasi Diklat I dan Magang I Program Pendidikan Calon Hakim (PPC) Terpadu yang akan dihadiri oleh tutor dan para mentor sehubungan dengan adanya calon hakim yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh maka para calon hakim diharapkan dapat menyampaikan kendala-kendala atau pesan yang akan disampaikan oleh tutor maupun para mentor pada saat Rapat Evaluasi Diklat I dan Magang I PPC Terpadu di Medan.
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh menyampaikan pula akan diadakannya sosialisasi e-Court bagi para advokat yang akan dipandu oleh Bapak Misbah, S.T., M.Eng. Selain itu Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh juga menyampaikan mengenai salah satu komponen akreditasi yaitu manajeman resiko sehubungan dengan adanya pelimpahan perkara dari Pengadilan Negeri Idi yang mana menarik perhatian maka diharapkan seluruh warga PN Banda Aceh untuk waspada demi terjaganya keamanan di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Pada kesempatan tersebut Ibu Ainal Mardhiah, S.H., M.H selaku Wakil Ketua PN Banda Aceh turut menyampaikan mengenai Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. Pada rapat internal yang telah diadakan sebelumnya, telah disepakati bahwa zona integritas akan dimulai pada awal tahun 2019 dan diawali dengan menandatangani Pakta Integritas oleh seluruh hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selain itu disampaikan pula mengenai adanya perubahan dokumen akreditasi penjaminan mutu khususnya Surat Keputusan (SK) Akreditasi Penjaminan Mutu, SK Hakim Pengawas dan SK Tim Reformasi Birokrasi sehubungan dengan adanya mutasi dari beberapa hakim dan pegawai di lingkungan PN Banda Aceh.
Pada rapat bulanan ini disampaikan pula terkait mengenai perolehan Evaluasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banda Aceh dari aplikasi Monitoring Implementasi (MIS), penunjukkan susunan majelis baru setelah adanya mutasi beberapa hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pembuatan Laporan Tahunan, kepatuhan dalam pengisian SIPP, pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), rekrutmen pegawai kontrak untuk petugas kebersihan sehubungan terdapat salah satu karyawan yang hendak mengundurkan diri serta pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) para hakim dan pegawai.
Menutup rapat bulanan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh menghimbau khususnya bagi para calon hakim untuk senantiasa mengupdate mengenai regulasi baru di lingkungan Mahkamah Agung RI.(red-tim-it)