Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Jalan Cut Meutia No. 23 Kota Banda Aceh - ACEH. Email : it.pnbandaaceh@gmail.com

e-pustaka

Electronics Justice System

Elektronik Surat Keterangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi dan Hukum

Putusan Mahkamah Agung

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

e-survey PN Banda Aceh

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH MEMBAGIKAN STIKER “ZONA INTEGRITAS STOP GRATIFIKASI”

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH MEMBAGIKAN STIKER “ZONA INTEGRITAS STOP GRATIFIKASI”

Banda Aceh- Pada hari Jumat (5/2/2021) Pukul 08.00 WIB Keluarga Besar Pengadilan Negeri Banda Aceh membagi-bagikan stiker dan sekaligus memasang stiker Pengadilan Negeri Banda Aceh “Zona Integritas Stop Gratifikasi” pada kendaraan  masyarakat pengguna jalan. Kegiatan pembagian stiker dilakukan bersamaan dengan  kegiatan jalan santai dengan rute dimulai dari kantor Pengadilan Negeri Aceh di jalan Cut Meutia melewati jalan tentara pelajar dan jalan dipenogoro. Stiker dibagikan kepada orang-orang dan kantor-kantor disepanjang jalan tersebut.

Ibu Ainal Mardhiah S.H. M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh mengungkapkan “Program ini untuk menciptakan penyentuhan langsung pada masyarakat untuk lebih dekat dengan lembaga peradilan sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pengadilan benar-benar hadir untuk masyarakat”. Beliau menambahkan bahwa kegiatan yang dilakukan pihaknya itu merupakan tindak lanjut dari program Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait zona integritas di semua Pengadilan di Indonesia tanpa terkecuali Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Sedangkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Bapak Dr. Dahlan, S.H. M.H mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah menerapkan Pengadilan yang bebas dari gratifikasi. Ungkap Beliau “Kami (Pengadilan Negeri Banda Aceh) memberikan pelayan kepada para pencari keadilan tanpa ada pungutan apapun. Pada tanggal 12 Maret 2019 Pengadilan Negeri Banda Aceh telah Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagai komitmen menuju peradilan yang bebas dari KKN”.

 

 

 

 

Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama, yaitu Pimpinan Pengadilan, Hakim dan Aparatur Sipil Negara beserta Honorer harus terlibat aktif dalam pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM serta menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terjadi perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture set).

Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan peningkatan kinerja pelayanan, aparatur peradilan harus bersemangat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Kota Banda Aceh dengan meningkatkan hospitality (senyum, sapa, salam, sopan dan santun) dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

 

 

 

 

 







  • Pengumuman MARI

    • Himbauan Untuk Ikut Serta Dalam Lomba Video Blog (vlog) Dan Lkti Hut Ikahi Ke 68

      jakarta-humas : Dalam Rangka Peringatan Hut Ikahi Ke-68 Dengan Tema Solidaritas Ikahi Dalam Mengawal Modernisasi Peradilan Di Era Pandemic Covid 19 Menuju Peradilan Yang Agung Pengurus Pusat Ikahi Akan Menyelenggarakan Serangkaian Kegiatan, Antara Lain Lomba Video Blog (vlog) Dan Karya Tulis Ilmiah (lkti) .

      sehubungan Dengan Hal Tersebut Dihimbau Kepada ...

    • Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021

      jakarta-humas: Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor; 636/sek/kp.04/2/2021 Tanggal 24 Pebruari 2021 Perihal Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021.

      yang Ditujukan Kepada Yth: 1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding; 2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Di Tempat.

      untuk Lebih Jelas, Berikut Surat Dan Lampirannya:

      unduh ...

    • Satker Yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan Iv Ta 2020 Pada Aplikasi E-monev Ver. 3 Berdasarkan Pp 39/2006

      jakarta-humas: Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor; 600/sek/ot.01.2/2/2021 Tanggal 19 Pebruari 2021 Perihal Satker Yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan Iv Ta 2020 Pada Aplikasi E-monev Ver. 3 Berdasarkan Pp 39/2006

      yang Ditujukan Kepada Yth: 1. Sekretaris Pengadilan Militer Utama. 2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding; 3. Para Sekretaris Pengadilan ...

    • Pemenuhan Permintaan Dokumen Pemeriksaan

      jakarta " Humas : Sehubungan Dengan Surat Ketua Tim Pemeriksa Bpk Nomor 04/lk-ma/02/2021 Tanggal 17 Febuari 2021 Hal Pemenuhan Pemeriksaan Dokumen ( Terlampir) Yang Merupakan Tindak Lanjut Surat Sebelumnya Nomor 02/lk-ma/02/2021 Tanggal 3 Febuari 2021, Bahwa Terdapat Satuan Kerja Yang Belum Mengisi Data Dan Informasi Pada https://bit.ly/riklk-ma2020

      untuk Lebih ...

    • Usulan Rencana Pengasuransian Bmn Tahun Anggaran 2022

      jakarta-humas, Kamis 17 Februari 2021. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung Ri. Nomor : 551/sek/pl.01./2/2021. Tanggal 18 Februari 2021. Tentang Usulan Rencana Pengasuransian Bmn Tahun Anggaran 2022.

      yang Ditujukan Kepada Yth. 1. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Ri. 2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Ri. ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status