Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Jalan Cut Meutia No. 23 Kota Banda Aceh - ACEH. Email : it.pnbandaaceh@gmail.com

e-pustaka

Electronics Justice System

Elektronik Surat Keterangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi dan Hukum

Putusan Mahkamah Agung

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

e-survey PN Banda Aceh

Pengadilan Negeri Banda Aceh Berpartisipasi Dalam Sosialisasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme

Pengadilan Negeri Banda Aceh Berpartisipasi Dalam Sosialisasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme

kantor-ppatk

Banda Aceh, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dengan diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Ibu. Ainal Mardhiah, S.H., M.H. beserta Hakim Faisal Mahdi, S.H., M.H., dan Juandra, S.H. mengikuti kegiatan “Sosialisasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”. Kegiatan ini terselenggara atas gagasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) c.q. Deputi Bidang Pemberantasan pada tanggal 19 September 2018 dengan mengambil tempat di The Pade Hotel, Kota Banda Aceh.

 “Kami berikan apresiasi kepada panitia penyelenggara atas terselenggaranya kegiatan ini. Seiring perkembangan jaman, kami sebagai penegak hukum dari waktu ke waktu menangani kasus-kasus yang begitu beragam, khususnya dalam penanganan kasus tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme kami sangat membutuhkan sosialisasi”, ungkap WKPN Banda Aceh Ibu. Ainal Mardhiah, S.H., M.H.  dalam acara tersebut. Tujuan dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk membangun Rezim Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang efektif di Indonesia dan dapat dipahami serta didukung oleh stakeholder dan masyarakat secara umum.  

Dipilihnya Aceh sebagai salah satu lokasi kegiatan sosialisasi ini karena berbagai pertimbangan.

  • Pertama, hasil dari National Risk Assessment menempatkan Aceh sebagai wilayah dengan tingkat risiko menengah terhadap terjadinya tindak pencucian uang.
  • Kedua, tren cenderung meningkatnya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) di wilayah Aceh.

Selanjutnya, hasil dari indeks persepsi publik Indonesia terhadap rezim APU-PPT menunjukkan angka yang belum memuaskan. PPATK mencatat 2.360 LTKM dari wilayah Aceh atau menempati posisi ke-15 dari 34 Provinsi.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai institusi penegakan hukum memiliki peran vital dikarenakan di Pengadilan inilah nantinya akan ditentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam delicht (tindak pidana) atau bukan. Sehingga Pengadilan adalah suatu institusi yang harus terbebas dari segala praktik-praktik korupsi dan birokasi yang menyusahkan masyarakat pencari keadilan. “Kami berharap dengan adanya acara sosialisasi ini, seluruh stakeholder yang mengikuti kegiatan ini memiliki kesatuan visi untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan turut berperan aktif dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme”, tutup beliau.(red-tim-it)







  • Pengumuman MARI

    • Himbauan Untuk Ikut Serta Dalam Lomba Video Blog (vlog) Dan Lkti Hut Ikahi Ke 68

      jakarta-humas : Dalam Rangka Peringatan Hut Ikahi Ke-68 Dengan Tema Solidaritas Ikahi Dalam Mengawal Modernisasi Peradilan Di Era Pandemic Covid 19 Menuju Peradilan Yang Agung Pengurus Pusat Ikahi Akan Menyelenggarakan Serangkaian Kegiatan, Antara Lain Lomba Video Blog (vlog) Dan Karya Tulis Ilmiah (lkti) .

      sehubungan Dengan Hal Tersebut Dihimbau Kepada ...

    • Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021

      jakarta-humas: Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor; 636/sek/kp.04/2/2021 Tanggal 24 Pebruari 2021 Perihal Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021.

      yang Ditujukan Kepada Yth: 1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding; 2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Di Tempat.

      untuk Lebih Jelas, Berikut Surat Dan Lampirannya:

      unduh ...

    • Satker Yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan Iv Ta 2020 Pada Aplikasi E-monev Ver. 3 Berdasarkan Pp 39/2006

      jakarta-humas: Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor; 600/sek/ot.01.2/2/2021 Tanggal 19 Pebruari 2021 Perihal Satker Yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan Iv Ta 2020 Pada Aplikasi E-monev Ver. 3 Berdasarkan Pp 39/2006

      yang Ditujukan Kepada Yth: 1. Sekretaris Pengadilan Militer Utama. 2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding; 3. Para Sekretaris Pengadilan ...

    • Pemenuhan Permintaan Dokumen Pemeriksaan

      jakarta " Humas : Sehubungan Dengan Surat Ketua Tim Pemeriksa Bpk Nomor 04/lk-ma/02/2021 Tanggal 17 Febuari 2021 Hal Pemenuhan Pemeriksaan Dokumen ( Terlampir) Yang Merupakan Tindak Lanjut Surat Sebelumnya Nomor 02/lk-ma/02/2021 Tanggal 3 Febuari 2021, Bahwa Terdapat Satuan Kerja Yang Belum Mengisi Data Dan Informasi Pada https://bit.ly/riklk-ma2020

      untuk Lebih ...

    • Usulan Rencana Pengasuransian Bmn Tahun Anggaran 2022

      jakarta-humas, Kamis 17 Februari 2021. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung Ri. Nomor : 551/sek/pl.01./2/2021. Tanggal 18 Februari 2021. Tentang Usulan Rencana Pengasuransian Bmn Tahun Anggaran 2022.

      yang Ditujukan Kepada Yth. 1. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Ri. 2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Ri. ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status