Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Jalan Cut Meutia No. 23 Kota Banda Aceh - ACEH. Email : it.pnbandaaceh@gmail.com

e-pustaka

Electronics Justice System

Elektronik Surat Keterangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi dan Hukum

Putusan Mahkamah Agung

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

e-survey PN Banda Aceh

Pembinaan Lanjutan Kepada Calon Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A

Pembinaan Lanjutan Kepada Calon Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A

WhatsApp Image 2018-11-12 at 16.10.34 (1)

Banda Aceh – Senin, 12 November 2018 setelah pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2018 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A selesai, para Calon Hakim kembali mengikuti pembinaan lanjutan yang disampaikan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A Bapak Suwono, S.H., M.Hum. Pembinaan tersebut dilakukan sebagai kelanjutan dari pembinaan yang telah dilaksanakan sebelumnya dan terakhir dilaksanakan pada minggu lalu 6 November 2018 dalam rangka memperluas wawasan para Calon Hakim terkait dengan ilmu hukum dan penerapannya di Pengadilan.

WhatsApp Image 2018-11-12 at 16.10.33

Di dalam kegiatan pembinaan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A menyampaikan akan pentingnya 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sedini mungkin bahkan sejak dari seorang Calon Hakim, adapun 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus selalu diingat adalah berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi dan bersikap profesional.

Implementasi dari 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut salah satunya adalah terkait dengan pertimbangan dari seorang hakim dalam menetapkan status suatu barang bukti pada perkara pidana ketika proses persidangan sudah selesai. Ketika seorang hakim dihadapkan pada suatu barang bukti, maka ia tidak boleh salah dalam menetapkan status barang bukti tersebut kedepannya ketika proses persidangannya sudah selesai, karena hal tersebut akan berakibat fatal dan dapat menimbulkan masalah hukum baru dikemudian hari. Misalnya, jika barang bukti merupakan milik korban, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada korban ketika proses persidangan sudah selesai, sedangkan terkait korban tersebut mau mengambil atau tidak barang buktinya, itu merupakan hak dari korban. Atau jika barang bukti yang disita tidak diketahui siapa pemilik yang sebenarnya, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada mereka dari siapa barang bukti itu disita.

Contoh lain, jika barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Lain halnya jika barang bukti yang dijadikan untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya barang tersebut berbahaya untuk masyarakat atau dimungkinkan bisa digunakan untuk melakukan tindak pidana yang lain, maka barang bukti itu dimusnahkan/ dirusak sampai tidak bisa digunakan lagi. Namun, jika barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis, maka hakim bisa menanyakan terlebih dahulu kepada pemiliknya apakah barang bukti tersebut bersedia dimusnahkan/ mau diambil oleh pemiliknya.

Karena setiap perkara memiliki ciri khas dan karakternya masing-masing, maka adapula djumpai pada suatu kasus yang mana jika suatu barang bukti masih diperlukan untuk proses pemeriksaan perkara lain, atau dengan kata lain terdapat suatu barang bukti yang digunakan pada 2 perkara yang berbeda maka barang bukti itu harus dinyatakan dalam amar putusan agar digunakan untuk proses pemeriksaan pada perkara lain. Barang bukti tersebut dikatakan sama dalam arti bahwa barang bukti tersebut memiliki kesamaan entitasnya. Lain pula halnya jika barang bukti tersebut berbentuk surat, maka hakim dapat memerintahkann agar barang bukti surat (asli) itu tetap terlampir dalam berkas perkara. Misalnya pada perkara penganiayaan/ pembunuhan yang terdapat barang bukti surat berupa visum et revertum. Namun jika pada perkara pencurian, terdapat barang bukti surat BPKB/STNK maka yang asli dikembalikan kepada pemiliknya, yang dilampirkan pada berkas perkara cukup hanya berupa fotocopy nya saja.

WhatsApp Image 2018-11-12 at 16.10.34 (1)

Terakhir, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A berpesan kepada seluruh Calon Hakim agar selalu mengingat dan mengimplementasikan 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut dalam menjalankan tugas kedepan sebagai seorang hakim. (red-tim-it)







  • Pengumuman MARI

    • Pemberitahuan Cuti Bersama Tahun 2021

      jakarta " Humas : Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 Dan Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 22 Febuari 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Agama, Menteri Ketenagakerjaan Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur ...

    • Peremajaan Data Hakim Ad Hoc

      jakarta - Humas Ma: Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor: 687/sek/kp.01.2/3/2021, Tanggal 3 Maret 2021 Perihal Peremajaan Data Hakim Ad Hoc.

      yang Ditujukan Kepada Yth; 1. Panitera Mahkamah Agung Ri; 2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Peradilan Umum; 3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Peradilan Umum Di Tempat.

      untuk ...

    • Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (cpns) Tahun 2021

      jakarta " Humas : Sehubungan Dengan Telah Dimulainya Pelaksanaan Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (cpns) Formasi 2019 Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Dengan Ini Biro Kepegawaian Akan Mengadakan Sosialisai Manajemen Kepegawaian Dasar Secara Daring.

      untuk Lebih Jelasnya, Berikut Surat Kepala Biro Kepegawaian

      unduh Sosialisasi_manajemen_kepegawaian_dasar_bagi_cpns_formasi_2019.pdf

    • Seleksi Terbuka Pengisian Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung Ri Tahun 2021

      jakarta " Humas : Dalam Rangka Pengisian Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung Ri Tahun 2021 Yang Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Pemberian Dukungan Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Tugas-tugas Non Yudisial Sesuai Dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47 / Kma / Sk / Ii / 2021 Tanggal ...

    • Himbauan Untuk Ikut Serta Dalam Lomba Video Blog (vlog) Dan Lkti Hut Ikahi Ke 68

      jakarta-humas : Dalam Rangka Peringatan Hut Ikahi Ke-68 Dengan Tema Solidaritas Ikahi Dalam Mengawal Modernisasi Peradilan Di Era Pandemic Covid 19 Menuju Peradilan Yang Agung Pengurus Pusat Ikahi Akan Menyelenggarakan Serangkaian Kegiatan, Antara Lain Lomba Video Blog (vlog) Dan Karya Tulis Ilmiah (lkti) .

      sehubungan Dengan Hal Tersebut Dihimbau Kepada ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status