DASAR PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

Berikut ini adalah Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dibidang kepegawaian, diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Pangkat Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
8. Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Pensiun Janda/Duda Pegawai
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
11. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian
12. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tatacara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Peradilan yang berada di Bawahnya
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penandatanganan Pakta Integritas bagi Ketua Pengadilan
17. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 111/KPT-BNA/XII/2010 tentang Disiplin Kerja bagi Ketua Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
18. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 158/KPT-BNA/XI/2011 tentang Jam Kerja dan Toleransi Keterlambatan bagi Hakim dan Pegawai Pengadilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh

*Selengkapnya dapat di download : Pedoman Peraturan Kepegawaian Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda aceh