DASAR PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
Berikut ini adalah Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dibidang kepegawaian, diantaranya :
- Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Pensiun Janda/Duda Pegawai
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian
- Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tatacara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Peradilan yang berada di Bawahnya
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penandatanganan Pakta Integritas bagi Ketua Pengadilan
- Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 111/KPT-BNA/XII/2010 tentang Disiplin Kerja bagi Ketua Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
- Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 158/KPT-BNA/XI/2011 tentang Jam Kerja dan Toleransi Keterlambatan bagi Hakim dan Pegawai Pengadilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
*Selengkapnya dapat di download : Pedoman Peraturan Kepegawaian Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda aceh
Pengumuman MARI
Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (cpns) Tahun 2021
jakarta " Humas : Sehubungan Dengan Telah Dimulainya Pelaksanaan Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (cpns) Formasi 2019 Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Dengan Ini Biro Kepegawaian Akan Mengadakan Sosialisai Manajemen Kepegawaian Dasar Secara Daring.
untuk Lebih Jelasnya, Berikut Surat Kepala Biro Kepegawaian
unduh Sosialisasi_manajemen_kepegawaian_dasar_bagi_cpns_formasi_2019.pdf
by
Seleksi Terbuka Pengisian Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung Ri Tahun 2021
jakarta " Humas : Dalam Rangka Pengisian Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung Ri Tahun 2021 Yang Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Pemberian Dukungan Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Tugas-tugas Non Yudisial Sesuai Dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47 / Kma / Sk / Ii / 2021 Tanggal ...
Himbauan Untuk Ikut Serta Dalam Lomba Video Blog (vlog) Dan Lkti Hut Ikahi Ke 68
jakarta-humas : Dalam Rangka Peringatan Hut Ikahi Ke-68 Dengan Tema Solidaritas Ikahi Dalam Mengawal Modernisasi Peradilan Di Era Pandemic Covid 19 Menuju Peradilan Yang Agung Pengurus Pusat Ikahi Akan Menyelenggarakan Serangkaian Kegiatan, Antara Lain Lomba Video Blog (vlog) Dan Karya Tulis Ilmiah (lkti) .
sehubungan Dengan Hal Tersebut Dihimbau Kepada ...
Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021
jakarta-humas: Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor; 636/sek/kp.04/2/2021 Tanggal 24 Pebruari 2021 Perihal Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021.
yang Ditujukan Kepada Yth: 1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding; 2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Di Tempat.
untuk Lebih Jelas, Berikut Surat Dan Lampirannya:
Satker Yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan Iv Ta 2020 Pada Aplikasi E-monev Ver. 3 Berdasarkan Pp 39/2006
jakarta-humas: Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor; 600/sek/ot.01.2/2/2021 Tanggal 19 Pebruari 2021 Perihal Satker Yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan Iv Ta 2020 Pada Aplikasi E-monev Ver. 3 Berdasarkan Pp 39/2006
yang Ditujukan Kepada Yth: 1. Sekretaris Pengadilan Militer Utama. 2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding; 3. Para Sekretaris Pengadilan ...
Pengumuman Badilum
Kegiatan Fgd " Eksekusi Perkara Perdata Bagi Jurusita "
...Kegiatan Fgd "perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa" Berdasarkan Perspektif Hakim Tun Secara Daring (online) Tgl. 28 Januari 2021
...Survei Kepuasan Masyarakat Dan Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
...
Pengumuman Hasil Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ii Gelombang I T.a. 2021
...Pemanggilan Peserta Uji Kelayakan Dan Kepatutan Panitera Klas Ib Tahun 2021 Secara Daring (online)
pemanggilan Peserta Uji Kelayakan Dan Kepatutan Panitera Klas Ib Tahun 2021 Secara Daring (online)
...