Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Jalan Cut Meutia No. 23 Kota Banda Aceh - ACEH. Email : it.pnbandaaceh@gmail.com

e-pustaka

Electronics Justice System

Elektronik Surat Keterangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi dan Hukum

Putusan Mahkamah Agung

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

e-survey PN Banda Aceh

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

DASAR PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1. Keputusan Ketua MA RI No.033/KMA/SK/II/2012 

Tentang:

PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 208/SK/KMA/XII/2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN STANDARD ADMINISTRASI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

 

2. Keputusan Ketua MA RI No.084A/KMA/SK/VI/2008

Tentang:

PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN DALAM LlNGKUNGAN PERADILAN MILITER

 

3Keputusan Ketua MA RI No.208/SK/KMA/XII/2011

Tentang:

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN STANDARD ADMINISTRASI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

 

4. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 

Tentang:

PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE MAHKAMAH AGUNG

 

5Keputusan Ketua MA RI No.KMA/032/SK/IV/2006

Tentang:

PEMBERLAKUAN BUKU I PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN

 

6Keputusan Ketua MA RI No.KMA/035/SK/IV/2006 

Tentang:

PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

 

7. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/041/SK/IV/2006

Tentang:

ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

  

8. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/042/SK/IV/2006

Tentang:

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN 2005

 

9. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/043/SK/IV/2006

Tentang:

ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MUTASI BERKAS PERKARA

 

10. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/044/SK/IV/2006

Tentang:

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MINUTASI BERKAS PERKARA

 

11. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/077/SK/X/2004

Tentang:

PENGURUSAN ADMINISTRASI PERSONEL BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI PENGADILAN DALAM LlNGKUNGAN PERADILAN MILITER

 

12. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/124/SK/VII/2005

Tentang:

ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN DAN HAM DALAM PELAKSANAKAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

 

13. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/124A/SK/VII/2005

Tentang:

PENUNJUKAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN 2005

 

14. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 01 TAHUN 1994 

Tentang:

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERKARA

 

15. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 02 TAHUN 2000

Tentang:

PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI

 

16. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 02 TAHUN 2007

Tentang:

TIDAK BERLAKU LAGI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI

 

17. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 04 TAHUN 1998

Tentang:

PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG ADMINISTRASI

 

18. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 05 TAHUN 1994

Tentang:

BIAYA ADMINISTRASI

 

19. Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 05 Tahun 1966

Tentang:

PEDOMAN TENTANG FUNGSI HIERARKIS BADAN-BADAN PENGADILAN/HAKIM-HAKIM DAN TATA LAKSANA ADMINISTRASI BADAN-BADAN PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM


20. SK Ketua MA RI NO. 143/KMA/SK/VIII/2007 

Tentang:

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN BIDANG POLA KELEMBAGAAN PERADILAN, ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERADILAN, ADMINISTRASI PERENCANAAN, ADMINISTRASI TATA PERSURATAN, TATA KEARSIPAN DAN ADMINISTRASI KEPROTOKOLAN, KEHUMASAN DAN KEAMANAN, ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN, PROTOTYPE GEDUNG PENGADILAN DAN RUMAH DINAS DAN POLA KLASIFIKASI SURAT MAHKAMAH AGUNG RI

 

*Sumber : JDIH MA RI (http://jdih.mahkamahagung.go.id/v1/)