DASAR PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1. Keputusan Ketua MA RI No.033/KMA/SK/II/2012
Tentang:
PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 208/SK/KMA/XII/2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN STANDARD ADMINISTRASI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2. Keputusan Ketua MA RI No.084A/KMA/SK/VI/2008
Tentang:
PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN DALAM LlNGKUNGAN PERADILAN MILITER
3. Keputusan Ketua MA RI No.208/SK/KMA/XII/2011
Tentang:
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN STANDARD ADMINISTRASI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
4. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004
Tentang:
PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE MAHKAMAH AGUNG
5. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/032/SK/IV/2006
Tentang:
PEMBERLAKUAN BUKU I PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN
6. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/035/SK/IV/2006
Tentang:
PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
7. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/041/SK/IV/2006
Tentang:
ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
8. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/042/SK/IV/2006
Tentang:
PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN 2005
9. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/043/SK/IV/2006
Tentang:
ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MUTASI BERKAS PERKARA
10. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/044/SK/IV/2006
Tentang:
PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MINUTASI BERKAS PERKARA
11. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/077/SK/X/2004
Tentang:
PENGURUSAN ADMINISTRASI PERSONEL BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI PENGADILAN DALAM LlNGKUNGAN PERADILAN MILITER
12. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/124/SK/VII/2005
Tentang:
ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN DAN HAM DALAM PELAKSANAKAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
13. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/124A/SK/VII/2005
Tentang:
PENUNJUKAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN 2005
14. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 01 TAHUN 1994
Tentang:
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERKARA
15. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 02 TAHUN 2000
Tentang:
PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
16. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 02 TAHUN 2007
Tentang:
TIDAK BERLAKU LAGI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
17. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 04 TAHUN 1998
Tentang:
PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG ADMINISTRASI
18. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 05 TAHUN 1994
Tentang:
BIAYA ADMINISTRASI
19. Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 05 Tahun 1966
Tentang:
PEDOMAN TENTANG FUNGSI HIERARKIS BADAN-BADAN PENGADILAN/HAKIM-HAKIM DAN TATA LAKSANA ADMINISTRASI BADAN-BADAN PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
20. SK Ketua MA RI NO. 143/KMA/SK/VIII/2007
Tentang:
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN BIDANG POLA KELEMBAGAAN PERADILAN, ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERADILAN, ADMINISTRASI PERENCANAAN, ADMINISTRASI TATA PERSURATAN, TATA KEARSIPAN DAN ADMINISTRASI KEPROTOKOLAN, KEHUMASAN DAN KEAMANAN, ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN, PROTOTYPE GEDUNG PENGADILAN DAN RUMAH DINAS DAN POLA KLASIFIKASI SURAT MAHKAMAH AGUNG RI
*Sumber : JDIH MA RI (http://jdih.mahkamahagung.go.id/v1/)