MA Keluarkan SEMA Untuk Pencatatan Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun
Pasal 32 ayat (2) UU No 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan kelahiran yang dilaporkan melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Di lapangan, ternyata kasus pencatatan kelahiran yang terlambat ini sangat banyak, terutama dialami oleh masyarakat miskin dan marginal, dan mereka tentunya akan membutuhkan penetapan pengadilan untuk pencatatan akta kelahirannya. Nah, untuk memberi “kemudahan”, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 6 Tahun 2012.
SEMA yang ditandatangani Ketua MA tanggal 6 September 2012 tersebut bertitel tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif. Dalam SEMA tersebut, MA mengatur bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri dapat menerima permohonan secara kolektif (angka 2 SEMA) .
Yang dimaksud dengan pengajuan permohonan secara kolektif, menurut SEMA 6 Tahun 2012, adalah permohonan penetapan pencatatan kelahiran yang diajukan lebih dari satu pemohon dan disampaikan melalui pada instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan (angka 3 SEMA).
Selain diperbolehkan pendaftaran secara kolektif, SEMA 6 Tahun 2012 juga memungkinkan penyelenggaraan persidangan diluar gedung pengadilan (angka 6 SEMA), dan juga berperkara secara prodeo/cuma-cuma (Pasal 11 SEMA).
Pengumuman MARI
Himbauan Untuk Ikut Serta Dalam Lomba Video Blog (vlog) Dan Lkti Hut Ikahi Ke 68
jakarta-humas : Dalam Rangka Peringatan Hut Ikahi Ke-68 Dengan Tema Solidaritas Ikahi Dalam Mengawal Modernisasi Peradilan Di Era Pandemic Covid 19 Menuju Peradilan Yang Agung Pengurus Pusat Ikahi Akan Menyelenggarakan Serangkaian Kegiatan, Antara Lain Lomba Video Blog (vlog) Dan Karya Tulis Ilmiah (lkti) .
sehubungan Dengan Hal Tersebut Dihimbau Kepada ...
Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021
jakarta-humas: Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor; 636/sek/kp.04/2/2021 Tanggal 24 Pebruari 2021 Perihal Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021.
yang Ditujukan Kepada Yth: 1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding; 2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Di Tempat.
untuk Lebih Jelas, Berikut Surat Dan Lampirannya:
Satker Yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan Iv Ta 2020 Pada Aplikasi E-monev Ver. 3 Berdasarkan Pp 39/2006
jakarta-humas: Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor; 600/sek/ot.01.2/2/2021 Tanggal 19 Pebruari 2021 Perihal Satker Yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan Iv Ta 2020 Pada Aplikasi E-monev Ver. 3 Berdasarkan Pp 39/2006
yang Ditujukan Kepada Yth: 1. Sekretaris Pengadilan Militer Utama. 2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding; 3. Para Sekretaris Pengadilan ...
Pemenuhan Permintaan Dokumen Pemeriksaan
jakarta " Humas : Sehubungan Dengan Surat Ketua Tim Pemeriksa Bpk Nomor 04/lk-ma/02/2021 Tanggal 17 Febuari 2021 Hal Pemenuhan Pemeriksaan Dokumen ( Terlampir) Yang Merupakan Tindak Lanjut Surat Sebelumnya Nomor 02/lk-ma/02/2021 Tanggal 3 Febuari 2021, Bahwa Terdapat Satuan Kerja Yang Belum Mengisi Data Dan Informasi Pada https://bit.ly/riklk-ma2020
untuk Lebih ...
Usulan Rencana Pengasuransian Bmn Tahun Anggaran 2022
jakarta-humas, Kamis 17 Februari 2021. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung Ri. Nomor : 551/sek/pl.01./2/2021. Tanggal 18 Februari 2021. Tentang Usulan Rencana Pengasuransian Bmn Tahun Anggaran 2022.
yang Ditujukan Kepada Yth. 1. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Ri. 2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Ri. ...
Pengumuman Badilum
Kegiatan Fgd " Eksekusi Perkara Perdata Bagi Jurusita "
...Kegiatan Fgd "perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa" Berdasarkan Perspektif Hakim Tun Secara Daring (online) Tgl. 28 Januari 2021
...Survei Kepuasan Masyarakat Dan Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
...
Pengumuman Hasil Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ii Gelombang I T.a. 2021
...Pemanggilan Peserta Uji Kelayakan Dan Kepatutan Panitera Klas Ib Tahun 2021 Secara Daring (online)
pemanggilan Peserta Uji Kelayakan Dan Kepatutan Panitera Klas Ib Tahun 2021 Secara Daring (online)
...