Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Jalan Cut Meutia No. 23 Kota Banda Aceh - ACEH. Email : it.pnbandaaceh@gmail.com

e-pustaka

Electronics Justice System

Elektronik Surat Keterangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi dan Hukum

Putusan Mahkamah Agung

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Secara Online (e-Court) Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2019

Kewajiban Pendaftaran Perkara perdata melalui  secara Online melalui e-court di latarbelakangi oleh belum ada perubahan nyata dalam penerapan  e-Court sebagaimana yang diharapkan sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elekronik. untuk menindaklanjuti Persetujuan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 Mei 2019 atas Memorandum Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 84/DJU/HM02.3/5/2019 tanggal 15 mei 2019 tentang kewajiban pendaftaran perkara perdata melalui e-Court, maka perlu diberlakukan suatu ketentuan  yang mengatur hal tersebut.

Maksud dan Tujuan diberlakukannya Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2019 ini adalah untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan layanan e-Court agar tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui  pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan secara elekronik/e-Court. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini Berlaku bagi seluruh Pengadilan Negeri terlampir dari Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2019 , salah Satunya adalah pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.

Dalam rangka Mensosialisasikan Kewajiban Pendaftaran Perkara secara Online (E-Court) sesuai dengan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2019, Salah satunya adalah Memanfaatkan Kegiatan Aktualisasi CPNS Peserta Latihan Dasar (Latsar) Saudari Cut Desy Arisandi, S.Kom di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang Salah kegiatannya juga mensosialisasikan Aplikasi e-Court kepada Kuasa Hukum. Informasi Mengenai Kewajiban Mendaftar perkara Perdata melalui e-Court bisa disampaikan bersamaan pada saat kegiatan sosialisasi Aplikasi e-Court kepada Kuasa Hukum.

Lampiran Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court dapat dilihat dibawah ini :

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomoe 04  Tahun 2019 

 

Kegiatan Sosialisasi tentang Kewajiban Mendaftar Perkara Melalui e-Court







  • Pengumuman MARI

    • Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu Badan Pengawas Atas Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Hasil Penilaian Kembali Bmn Tahun 2017-2018

      jakarta - Humas: Sehubungan Dengan Telah Diserahkan Catatan Hasil Reviu Badan Pengawasan Atas Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Hasil Penilaian Kembali Bmn Tahun 2017-2018, Bersama Ini Disampaikan Bahwa Satuan Kerja Harus Menyelesaikan Chr Tersebut. Untuk Informasi Lebih Lanjut Silakn Klik Tautan Di Bawah Ini. (humas)

      unduh Tindak_lanjut_chr.pdf

    • Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Ri No.18 Tahun 2019 Tentang Foto Resmi Presiden Dan Wakil Presiden Ri Periode 2019 S.d 2024

      jakarta-humas, Jumat, 18 Oktober 2019. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor 18 Tahun 2019 Tertanggal 17 Oktober 2019 Tentang Foto Resmi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019 S/d 2024 Yang Telah Diterbitkan Oleh Kementerian Sekretariat Negara Sebagaimana Tercantum Dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-1172/m.sesneg/set/tu.00.03/10/2019 ...

    • Undangan Persiapan Kegiatan Kewirausahaan Pensiun Dari Pt. Taspen

      jakarta-humas, Kamis, 17 Oktober 2019. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor: 1475/sek/kp.05/10/2019 Perihal: Undangan Persiapan Kegiatan Kewirausahaan Pensiun Dari Pt. Taspen Dan Surat Nomor: 1476/sek/kp.05/10/2019 Perihal: Undangan, Tanggal 14 Oktober 2019.

      bahwa Dalam Rangka Pembekalan Pegawai Mahkamah Agung Ri Yang Akan Memasuki Usia Pensiun Yang Merupakan Program Kewirausahaan Pensiun ...

    • Penyampaian Hasil Perhitungan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional

      jakarta - Humas: Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor :1253/sek/kp.01.2/8/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja.

      yang Ditujukan Kepada Yth, 1.para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri, 2. Kepala Pengadilan Militer Utama, 3. Para Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Banding , 3. Para ...

    • Permintaan Dokumen

      jakarta-humas: Kamis, 17 Oktober 2019. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor 1483/sek/ku.00/10/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 Hal Permintaan Dokumen.

      yang Ditujukan Kepada Yth. 1.sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo, 2.sekretaris Pengadilan Negeri Medan, 3.sekretaris Pengadilan Negeri Bale Bandung, 4.sekretaris Pengadilan Negeri Purwakarta, 5.sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, 6.sekretaris Pengadilan ...