Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Jalan Cut Meutia No. 23 Kota Banda Aceh - ACEH. Email : it.pnbandaaceh@gmail.com

e-pustaka

Electronics Justice System

Jaringan Dokumentasi dan Informasi dan Hukum

Putusan Mahkamah Agung

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Banda Aceh

Banda Aceh, 12 Maret 2019

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh dimulai sejak pukul 09.00 WIB, pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam sebuah acara pada hari ini turut serta mengundang institusi kenegaraan terkait Kota Banda Aceh untuk turut menyaksikan dan menandatangani Pakta Integritas tersebut. Turut serta. Acara Ini dihadiri oleh Walikota Banda Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Kepala Kepolisian Resort Banda Aceh, Komandan KODIM 0101 BS Banda Aceh, Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh, Kepala Balai Permasyarakatan Banda Aceh, Ketua PERADI Korwil Aceh, Ketua Ombudsman Perwakilan Aceh

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh menyebutkan bahwa pola pikir dan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah, termasuk Mahkamah Agung RI, diharapkan bisa berubah sehingga mampu pemposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu perlu adanya penataan organisasi dan budaya kerja yang mendukung. Bahwa pencanangan Zona Integritas (ZI) adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan MENPANRB RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan instansi Pemerintah.

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh juga menyebutkan bahwa terkait Zona Integritas, di Mahkamah Agung RI sendiri telah menerbitkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas MA RI, yang juga menjadi pedoman satuan-satuan kerja di bawahnya untuk menciptakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli, gratifikasi dan praktik penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai salah satu pilar penegak hukum juga harus melaksanakan apa yang telah digariskan sebagaimana tersebut. Pola pikir dan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah setempat diharapkan bisa berubah sehingga mampu memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang lebih baik.

“Penandatanganan ZI hari ini merupakan bukti bahwa semua pihak ingin menjadi lebih baik. Dengan ditandatanganinya Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diharapkan menjadi budaya kerja sehari-hari di lingkungan satuan kerja masing-masing termasuk Pengadilan Negeri Banda Aceh” Sebut Suwono, S.H., S.E., M.Hum.

 

Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, S.E.Ak., M.M. turut memberi sambutan dalam acara ini. “tentang kegiatan ini sangat penting dan strategis dan memberi dampak yang sangat positif dalam rangka mewujudkan good governance. Kita sadari bersama bahwa di berbagai instansi masih dijumpai kekurangan tata kelola pemerintahan namun yang paling penting adalah komitmen dan upaya terus menerus untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi”

Walikota Banda Aceh juga ikut berpesan ke semua stakeholder yang hadir dan mengikuti acara bahwa yang bertanggung jawab melkukan pelayanan publik pengelolaan negara untuk menjadikan momentum ini sebagai wahana instrospeksi terhadap keurangan dan kemajuan yang telah dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

 

Acara Berakhir dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Walikota Banda Aceh, Kepala Kepolisian Resort Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh, yang disaksikan oleh semua tamu undangan dan keluarga besar Pengadilan Negeri Banda Aceh.(red-tim-it)

 







  • Pengumuman MARI

    • Imbauan Pencegahan Gratifikasi

      jakarta " Humas : Menindaklanjuti Disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Tanggal 22 Mei 2019 Atas Surat Dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B / 3956 / Gtf.00.02 / 01-13 / 05 / 2019 Tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan Dan Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor ...

    • Pemberitahuan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2019

      jakarta " Humas : Berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri ( Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ) Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018 Dan Nomor 16 Tahun 2018 Tanggal 2 November 2018 Tentang Cuti Bersama Dan Hari Libur Nasional Tahun 2019.

      berikut ...

    • Himbauan Penyampaian Lhkpn Secara Elektronik (e-lhkpn) Tahun 2018 Bagi Pn/wl Yang Belum Melaporkan Lhkpn

      jakarta-humas, Jum'at, 23 Mei 2019. Berdasarkan Surat Dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non Yudisial Nomor : 23/wkma-ny/5/2019. Tertanggal 23 Mei 2019. Tentang Himbauan Penyampaian Lhkpn Secara Elektronik (e-lhkpn) Tahun 2018 Bagi Yang Belum Melaporkan Lhkpn.

      yang Ditujukan Kepada Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Mahkamah Agung ...

    • Pengumuman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakip) Tahun 2018

      jakarta-humas, Jumat, 24 Mei 2019. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Nomor : 600/bp/ot.01.2/05/2019 Hal : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakip) Tahun 2018.

      yang Ditujukan Kepada Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Pada 4 ( Empat ) Lingkungan Peradilan Di Seluruh Indonesia. (ip/rs)

      maka Dengan Ini, Kami Sampaikan ...

    • Permintaan Dokumen Rkbmn

      jakarta-humas, Jumat, 24 Mei 2019. Berdasarkan Surat Dari Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Ri Nomor : 223/bua.4/pl.07/2019. Tertanggal 22 Mei 2019. Tentang Permintaan Dokumen Rkbmn.

      yang Ditujukan Kepada Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri. 2, Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri. ...