Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Jalan Cut Meutia No. 23 Kota Banda Aceh - ACEH. Email : it.pnbandaaceh@gmail.com

e-pustaka

Electronics Justice System

Jaringan Dokumentasi dan Informasi dan Hukum

Putusan Mahkamah Agung

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Banda Aceh

Banda Aceh, 12 Maret 2019

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh dimulai sejak pukul 09.00 WIB, pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam sebuah acara pada hari ini turut serta mengundang institusi kenegaraan terkait Kota Banda Aceh untuk turut menyaksikan dan menandatangani Pakta Integritas tersebut. Turut serta. Acara Ini dihadiri oleh Walikota Banda Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Kepala Kepolisian Resort Banda Aceh, Komandan KODIM 0101 BS Banda Aceh, Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh, Kepala Balai Permasyarakatan Banda Aceh, Ketua PERADI Korwil Aceh, Ketua Ombudsman Perwakilan Aceh

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh menyebutkan bahwa pola pikir dan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah, termasuk Mahkamah Agung RI, diharapkan bisa berubah sehingga mampu pemposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu perlu adanya penataan organisasi dan budaya kerja yang mendukung. Bahwa pencanangan Zona Integritas (ZI) adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan MENPANRB RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan instansi Pemerintah.

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh juga menyebutkan bahwa terkait Zona Integritas, di Mahkamah Agung RI sendiri telah menerbitkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas MA RI, yang juga menjadi pedoman satuan-satuan kerja di bawahnya untuk menciptakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli, gratifikasi dan praktik penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai salah satu pilar penegak hukum juga harus melaksanakan apa yang telah digariskan sebagaimana tersebut. Pola pikir dan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah setempat diharapkan bisa berubah sehingga mampu memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang lebih baik.

“Penandatanganan ZI hari ini merupakan bukti bahwa semua pihak ingin menjadi lebih baik. Dengan ditandatanganinya Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diharapkan menjadi budaya kerja sehari-hari di lingkungan satuan kerja masing-masing termasuk Pengadilan Negeri Banda Aceh” Sebut Suwono, S.H., S.E., M.Hum.

 

Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, S.E.Ak., M.M. turut memberi sambutan dalam acara ini. “tentang kegiatan ini sangat penting dan strategis dan memberi dampak yang sangat positif dalam rangka mewujudkan good governance. Kita sadari bersama bahwa di berbagai instansi masih dijumpai kekurangan tata kelola pemerintahan namun yang paling penting adalah komitmen dan upaya terus menerus untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi”

Walikota Banda Aceh juga ikut berpesan ke semua stakeholder yang hadir dan mengikuti acara bahwa yang bertanggung jawab melkukan pelayanan publik pengelolaan negara untuk menjadikan momentum ini sebagai wahana instrospeksi terhadap keurangan dan kemajuan yang telah dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

 

Acara Berakhir dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Walikota Banda Aceh, Kepala Kepolisian Resort Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh, yang disaksikan oleh semua tamu undangan dan keluarga besar Pengadilan Negeri Banda Aceh.(red-tim-it)

 







  • Pengumuman MARI

    • Pengumuman Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jpt Madya Dan Pratama Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2019

      jakarta-humas : Kamis, 21 Maret 2019. Berdasarkan Surat Pengumuman Dari Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor : 02/pansel/japati/3/2019 Tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dan Pratama Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2019.

      untuk Lebih Jelasnya Kami Sampaikan Informasi Selengkapnya Sebagai Berikut :

      unduh Perubahan Jdwl ...

    • Informasi Perubahan Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir ( Bapeten )

      jakarta-humas : Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dan Undang-undang No.10 Tentang Ketenaganukliran, Dengan Ini Di Informasikan Struktur Baru Bapeten Di Lingkungan Sekretariat Utama Beserta Nama Pejabat Dan Nomenklaturnya. Dan Dalam Struktur Baru Tersebut Terdapat 1 ( Satu ) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Yang ...

    • Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional

      jakarta-humas, Selasa, 19 Maret 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor : 395/sek/kp.04.6/3/2019 Tanggal 18 Maret 2019 Tentang Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional.

      yang Ditujukan Kepada Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri. 2. Kepala Pengadilan Militer Utama. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat ...

    • Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan Dan Diskusi Keberlanjutan Proyek Sustain

      jakarta-humas: Kamis 14 Maret 2019. Berdasarkan Nomor : 391/sek/hm.01.1/3/2019. Tanggal 14 Maret 2019. Sekretaris Mahkamah Agung. Menindaklanjuti Surat Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial. Nomor : 05/wkma-ny/3/2019 Tanggal 12 Maret 2019 Tentang, Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan Dan Diskusi Keberlanjutan Proyek Sustain.

      mengundang Kepada Yth. Para Ketua ...

    • Penyampaian E- Lhkpn Tahun 2018

      jakarta " Humas: Merujuk Pada Ketentuan Pasal 4 Dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemberatasan Korupsi (kpk) Nomor 07 Tahun 2016 Juncto Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 147/sek/sk/viii/2017 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Dan Menyusuli Surat Sekretaris Mahkamah ...