Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Jalan Cut Meutia No. 23 Kota Banda Aceh - ACEH. Email : it.pnbandaaceh@gmail.com

e-pustaka

Electronics Justice System

Jaringan Dokumentasi dan Informasi dan Hukum

Putusan Mahkamah Agung

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

Pengadilan Negeri Banda Aceh Berpartisipasi Dalam Sosialisasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme

kantor-ppatk

Banda Aceh, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dengan diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Ibu. Ainal Mardhiah, S.H., M.H. beserta Hakim Faisal Mahdi, S.H., M.H., dan Juandra, S.H. mengikuti kegiatan “Sosialisasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”. Kegiatan ini terselenggara atas gagasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) c.q. Deputi Bidang Pemberantasan pada tanggal 19 September 2018 dengan mengambil tempat di The Pade Hotel, Kota Banda Aceh.

 “Kami berikan apresiasi kepada panitia penyelenggara atas terselenggaranya kegiatan ini. Seiring perkembangan jaman, kami sebagai penegak hukum dari waktu ke waktu menangani kasus-kasus yang begitu beragam, khususnya dalam penanganan kasus tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme kami sangat membutuhkan sosialisasi”, ungkap WKPN Banda Aceh Ibu. Ainal Mardhiah, S.H., M.H. dalam acara tersebut. Tujuan dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk membangun Rezim Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang efektif di Indonesia dan dapat dipahami serta didukung oleh stakeholder dan masyarakat secara umum.

Dipilihnya Aceh sebagai salah satu lokasi kegiatan sosialisasi ini karena berbagai pertimbangan.

  • Pertama, hasil dari National Risk Assessment menempatkan Aceh sebagai wilayah dengan tingkat risiko menengah terhadap terjadinya tindak pencucian uang.
  • Kedua, tren cenderung meningkatnya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) di wilayah Aceh.

Selanjutnya, hasil dari indeks persepsi publik Indonesia terhadap rezim APU-PPT menunjukkan angka yang belum memuaskan. PPATK mencatat 2.360 LTKM dari wilayah Aceh atau menempati posisi ke-15 dari 34 Provinsi.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai institusi penegakan hukum memiliki peran vital dikarenakan di Pengadilan inilah nantinya akan ditentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam delicht (tindak pidana) atau bukan. Sehingga Pengadilan adalah suatu institusi yang harus terbebas dari segala praktik-praktik korupsi dan birokasi yang menyusahkan masyarakat pencari keadilan. “Kami berharap dengan adanya acara sosialisasi ini, seluruh stakeholder yang mengikuti kegiatan ini memiliki kesatuan visi untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan turut berperan aktif dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme”, tutup beliau.(red-tim-it)







  • Pengumuman MARI

    • Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pariwisata

      jakarta " Humas : Dengan Ini Disampaikan, Bahwa Kementerian Pariwisata Akan Menyelenggarakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Yang Dapat Diikuti Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Pengumuman Terlampir. Adapun Informasi Lengkap Tentang Ketentuan, Persyaratan, Dan Tahapan Seleksi Terbuka Dapat Dilihat Pada Website Www.kemenpar.go.id

      ...
    • Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pariwisata

      jakarta " Humas : Dengan Ini Disampaikan, Bahwa Kementerian Pariwisata Akan Menyelenggarakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinantinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Yang Dapat Diikuti Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Pengumuman Terlampir. Adapun Informasi Lengkap Tentang Ketentuan, Persyaratan, Dan Tahapan Seleksi Terbuka Dapat Dilihat Pada Website Www.kemenpar.go.id

      berikut ...

    • Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ke - 13

      jakarta-humas, Selasa, 18 Juni 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor : 784 /sek/ku.01/06/2019. Tertanggal 17 Juni 2019. Tentang Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ke - 13.

      yang Ditujukan Kepada. Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan. 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal. 3. Para Sekretaris Kepala Badan. 4. Para Sekretaris Pengadilan ...

    • Pedoman Usul Kenaikan Pangkat Otomatis (kpo) Periode Oktober 2019

      jakarta-humas, Dalam Rangka Proses Usul Kenaikan Pangkat Otomatis (kpo) Periode Oktober 2019 Maka Dengan Ini Kami Sampaikan . Yang Ditujukan Kepada Yth Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Mahkamah Agung, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dengan Pedomansebagai Berikut :

      unduh Img-614203707.pdf

    • Pemberitahuan Dan Pengumuman Pelaksanaan Tes Profile Assessment Dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xi Tahun 2019

      jakarta-humas, Kamis, 13 Juni 2019. Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap Xi Tahun 2019.

      1. Nomor Surat 31/pansel/ad Hoc Tpk/vi/2019,tanggal 11 Juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Seleksi Profile Assessment Dan Wawancara. Yang Di Tujukan Kepada Yth. Para Peserta Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan ...