Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banda Aceh

Jalan Cut Meutia No. 23 Kota Banda Aceh - ACEH. Email : it.pnbandaaceh@gmail.com

Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Merenovasi Pengaturan Abortus dalam KUHP di Masa Mendatang

Merenovasi Pengaturan Abortus dalam KUHP di Masa Mendatang

Oleh : Cahyono

                  

       Masalah yang rumit yang dihadapi oleh setiap masyarakat, termasuk Indonesia adalah masalah keadilan (kesebandingan). Hal ini terutama disebabkan oleh karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai dua tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum serta mencapai kesebandingan bagi semua warga masyarakat. Pemikiran-pemikiran maupun konsepsi-konsepsi tentang keadilan yang berasal dari dunia barat tidak tepat jumlahnya. Konsepsi tentang kesebandingan pada hakikatnya berakar di dalam kondisi yang pada suatu waktu tertentu diingini oleh masyarakat yang bersangkutan. Dan biasanya, konsepsi tentang kesebandingan (keadilan) baru menonjol atau timbul apabila warga masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang dirasakan kurang adil. Untuk mencapai keadilan yang bersifat substantif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka sudah sewajarnya apabila hukum pidana membutuhkan ilmu pengetahuan lain yang relevan dengan perkembangan masyarakat.

       Hukum pidana perlu terbuka terhadap hasil perkembangan ilmu sosial dan kemasyarakatan, ilmu perilaku manusia, serta ilmu pengetahuan lain yang relevan. Selain ilmu sosial dan ilmu kemasyarakatan lain yang banyak membantu hukum pidana, juga dikembangkan bantuan ilmu kedokteran dan teknologi untuk penegakkan  hukum pidana yang modern. Kemajuan teknologi sangat membantu kewibawaan hukum pidana untuk menyajikan kebenaran dan keputusan pengadilan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai keadilan yang bersifat substantif.

       Beberapa aspek kehidupan telah mengalami perubahan, sehingga diperlukan pembaharuan hukum pidana yang sifatnya dinamis, interaksionis dan progresif. Perubahan tersebut pada gilirannya akan mengikuti perkembangan masyarakat yang modern yang akhirnya menuntut pembaharuan hukum yang diperlukan sesuai kebutuhan hukum pidana yang dinamis, ia tidak mandeg-statis.

 

        Permasalahan Abortus

Dari uraian tersebut di atas akan lebih jelas apabila kita memperhatikan permasalahan abortus yang senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat, namun pengaturannya yang sudah terlalu lama dikarenakan peninggalan-warisan penjajah Belanda sebagaimana dalam Pasal 346 KUHP tetap dilaksanakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan hukum bagi pelaku tindak pidana ini, (lihat berbagai buku KUHP karya,  R. Susilo, Muljatno, Lamintang, dan sebagainya) yang masih tetap dipakai sebagai rujukan dalam praktek penyelesaian perkara abortus; padahal sedikit-banyaknya di masa mendatang sudah tidak relevan lagi jika dikaitkan dengan perkembangan ilmu kedokteran, seperti dinyatakan oleh Oemar Seno Adji bahwa masalah abortion-law telah mendapat perhatian dari negara-negara lain dan perlu kita sekarang menyadari bahwa perumusan-perumusan yang stricht dalam KUHP mengenai abortus, tidak dapat dipertahankan lagi dalam segala kemutlakan, melainkan perlu kita memasukkan dalam pemikiran kita, apakah perundang-undangan, yurisprudensi dan ilmu hukum itu kelak dalam perkembangannya dapat melampaui batas-batas yang sekarang telah ditentukan secara mutlak oleh perundang-undangan.

       Fenomena sosial abortus ini lebih mendalam lagi dideskripsikan oleh Mulyana W. Kusumah bahwa  dalam kenyataan, seolah-olah sudah terjadi “dekriminalisasi” terhadap abortus provocatus criminalis, sebuah proses sosial ketika perbuatan tertentu, yang sebelumnya dirumuskan sebagai tindak pidana tidak lagi dianggap sebagai kejahatan, setidaknya sudah berada di luar area penegakkan hukum. Pengguguran kandungan dengan sengaja di kota-kota besar Indonesia, menurut beberapa penelitian mapun liputan pers, sudah tidak lagi menjadi peristiwa luar biasa dan menjadi perilaku yang berada di luar jangkauan penegakkan hukum (area of enforcement). Klinik-klinik aborsi jenis ini hadir secara legal, berpraktek dengan prosedur sederhana yang menampung wanita-wanita dari yang belum menikah sampai ibu-ibu yang menghendaki pengguguran kandungan dalam frekuensi yang terus meningkat.  Disamping itu, tempat-tempat praktek aborsi secara tradisional pun muncul, bahkan sampai di pinggiran kota. Abortus provocatus tidak hanya dilakukan akibat kehamilan, hasil persebadanan di luar pernikahan, tetapi juga oleh ibu-ibu yang karena alasan sosial ekonomi  tidak menginginkan bertambahnya jumlah anak. Pengguguran kandungan dengan sengaja dalam praktek bukan hanya terjadi atas indikasi medik, tapi juga oleh sejumlah alasan sosial ekonomi.

       Musa Perdanakusuma mengatakan bahwa pengaturan mengenai abortus dalam hukum pidana positif, sebagaimana tertulis dalam Pasal 346 KUHP terlalu luas, apabila dikaitkan dengan perkembangan ilmu kedokteran khususnya dari perkembangan ilmu kebidanan (ginekologi), bahwa berdasarkan perumusan Pasal 346 KUHP, karena baik menggugurkan embrio murni maupun menggugurkan embrio lanjutan dan foetus, semuanya termasuk dalam pengertian tersebut.            

Abortus (pengguguran kandungan) secara sederhana diartikan sebagai keluarnya hasil pembuahan (janin) yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup di luar kandungan. Dalam KUHP perbuatan abortus provocatus criminalis diatur dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan 350 KUHP, disamping itu juga ada Pasal lainnya, yaitu Pasal 299 KUHP. Berdasarkan  pengaturan dari KUHP tersebut, ternyata bahwa abortus terbagi 2 (dua), yaitu pertama abortus provocatus medicalis, yaitu abortus yang tidak bersifat kriminal dan kedua abortus provocatus criminalis, yaitu abortus yang bersifat kriminal.

       Di Indonesia undang-undang yang mengatur secara lengkap dan tersendiri yang berkaitan dengan masalah abortus provocatus belum ada. Pengaturan abortus masih berkaitan dengan pengaturan perundangan lainnya, seperti dalam Undang-undang Kesehatan, tetapi jelas dinyatakan di dalam KUHP bahwa abortus merupakan tindak pidana. Meski demikian karena alasan medis, abortus provocatus sering dilakukan oleh para dokter dengan hanya berlindung pada pasal-pasal penghapus pidana di KUHP yang bersifat umum.

Dalam hukum pidana positif Indonesia (KUHP) pengaturan abortus criminalis meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

  • Menggugurkan kandungan (afdrijving van de vrucht atau vrucht afdrijving);
  • Membunuh kandungan (de dood van de vrucht veroor zaken atau vrucht doden).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang, setelah menyitir pendapatnya Simons bahwa di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 346 KUHP, sama halnya dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 347 dan 348 KUHP, pembentuk undang-undang melarang orang melakukan:

  1. suatu pengguguran kandungan (afdrijving) ataupun yang di dalam ilmu pengetahuan kedokteran juga disebut sebagai suatu abortus dan
  2. sesuatu perbuatan yang menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan.

Namun di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan menggugurkan kandungan dan membunuh kandungan, sehingga apabila dihadapkan permasalahan abortus ini, akan sedikit-banyaknya mengalami kesulitan untuk membedakan kedua pengertian tersebut. Para penulis pada umumnya berpendapat bahwa janin yang berada dalam kandungan seorang wanita harus berada dalam keadaan hidup (bernyawa). Seperti telah diuraikan dalam pendapat-pendapat dari para sarjana dan Hoge Raad, juga pendapatnya Lamintang, setelah menyitir dari memori penjelasan (Mvt) dan memori jawaban (MvA) yang berbunyi : “Het mag de vrouw evenmin als iemend anders vrijstaan de vrucht die in haar left, te doden”, artinya : “seorang wanita itu demikian halnya dengan orang lain tidak boleh seenaknya membunuh janin yang hidup di dalam kandungannya”.

       Selanjutnya, Lamintang menyatakan bahwa sesuai dengan pembentuk undang-undang untuk melindungi janin atau anak yang berada dalam kandungan ibunya terhadap kemungkinan digugurkan atau dibunuh oleh ibunya, di dalam berbagai arrestnya Hoge Raad berpendapat bahwa dimana tidak ada kehidupan atau dimana adanya kehidupan seperti itu tidak dapat dibuktikan, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai dilakukannya abortus. Itulah pula sebabnya mengapa pembentuk undang-undang telah menempatkan tindak pidana yang ditujukan kepada janin yang berada dalam kandungan itu dalam Bab XIX dari Buku ke II KUHP yang mengatur masalah kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa.

       Permasalahan tentang bilamana suatu janin mulai dapat dipandang sebagai suatu makhluk hidup dan dapat dipandang sebagai mempunyai nyawa itu bukanlah merupakan permasalahan yang baru di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Permasalahan tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti : kedokteran, agama dan filsafat, akan tetapi untuk mendapatkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mendekati kebenaran yang materiil, maka sudah semestinya ilmu kedokteran forensik (khususnya ginekologi) yang paling tepat, yaitu suatu ilmu yang mempelajari penerapan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan, sehingga dapat membantu dan menyelesaikan permasalahan abortus ini.

  Perkembangan Janin dalam Kandungan

       Mengenai perbedaan antara menggugurkan kandungan dan membunuh kandungan sebagaimana tersebut di atas, Musa Perdanakusuma berpendapat bahwa pada pengguguran kandungan, perbuatan yang dihukum adalah menyebabkan gugurnya kandungan, yakni lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Apakah pengguguran tersebut menyebabkan matinya kandungan atau tidak, tidaklah menjadi persyaratan. Pada pembunuhan kandungan perbuatan yang dihukum ialah menyebabkan matinya kandungan. Jadi untuk dapat dikualifikasi sebagai pembunuhan kandungan, disamping kandungan tersebut harus lepas dari rahim dan keluar dari tubuh wanita yang mengandung itu, juga kandungan tersebut haruslah mengalami kematian.

       Seorang dokter dan pengajar ilmu kedokteran forensik dari UNDIP Semarang, Dr. Sofwan Dahlan menyatakan bahwa keluarnya janin sebelum waktunya dari sudut medik dibedakan menjadi abortus, partus immaturus dan partus praematurus. Pembedaan ini didasarkan pada lamanya umur kehamilan. Abortus terjadi pada trimester pertama kehamilannya, partus immaturus pada trimester kedua dan partus praematurus pada trimester ketiga. Pengertian abortus dari sudut hukum tidaklah sama dengan pengertian abortus menurut kedokteran, yaitu setiap keluarnya janin sebelum berakhirnya masa kehamilannya yang lengkap. Sebagaimana diketahui bahwa berakhirnya masa kehamilan itu ditandai dengan proses persalinan yang terjadi secara alami.

       Pertumbuhan dan perkembangan janin selama di dalam kandungan memang terdapat perbedaannya yang merupakan suatu proses, baik dari bentuk, organ tubuh maupun fungsi mekanisme kehidupannya, seperti diungkapkan Landkord T. Randall yang kemudian disitir Musa Perdanakusuma pada pokoknya bahwa janin selama berada di dalam kandungan tumbuh dan berkembang mulai sejak terjadinya pembuahan sampai dengan janin cukup usianya untuk dilahirkan. Pada waktu masih merupakan embrio (mudigah) bentuknya tidak lebih dari segumpal darah. Kemudian beralih menjadi embrio lanjutan. Pada stadium ini organ-organ tubuh yang dimiliki belum lengkap demikian pula fungsi mekanisme kehidupannya. Dalam stadium foetus selain wujudnya sebagai manusia telah tumbuh dengan sempurna, juga semua organ tubuh telah dimiliki, terutama organ-organ yang menjalankan fungsi kehidupan, kecuali paru-paru. Selama di dalam kandungan fungsi paru-parunya, ginjal dan kelenjar endokrinnya dijalankan oleh placenta.

       Sudah menjadi jelas dan keyakinan bagi orang Muslim, bahwa nyawa (roh) yang sudah mulai ada semenjak janin berada dalam kandungan ibunya harus dilindungi, hal ini sesuai  dengan hadist Nabi Muhammad  s.a.w., yang diriwayatkan oleh Muslim dan Buchari bahwa tiap-tiap manusia terjadi di dalam perut ibunya dalam 40 (empat puluh) hari, sesudah itu menjadi segumpal darah, selama itu pula, kemudian Allah meniupkan roh dan memerintahkan Malaikat membawa rezeki, umur, amalan dan akan berbahagia atau tidak (Ahmad Ramali, 1956, h. 230). Demikian pula pandangan agama dan kepercayaan yang lain, meskipun tidak ada kesepahaman mulai kapan sebaiknya nyawa yang ada dalam kandungan mulai dilindungi, menurut hemat penulis, setelah dikaitkan dengan perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ginekologi dan pendapat para sarjana serta  ajaran berbagai agama, maka yang paling tepat adalah pada stadium foetus, yaitu fase terakhir dari pertumbuhan janin di dalam kandungan yang berlangsung sejak minggu ke-17 (tujuh belas) sampai dengan minggu ke-40 (empat puluh), yakni saat janin siap untuk dilahirkan.

       Menurut ilmu kedokteran, bahwa janin yang tumbuh dan berkembang pada stadium foetus tersebut di atas, telah memiliki organ tubuh yang diperlukan untuk kehidupan sebagaimana yang telah dimiliki oleh manusia biasa, peredaran darahnya yang merupakan tanda utama dari kehidupan telah berfungsi sebagaimana mestinya, selain itu wujudnya sebagai manusia telah tumbuh dengan sempurna, denyut jantungnya telah dapat didengar melalui stetoskop dan gerakan janin telah dapat dirasakan oleh si wanita yang mengandung.           

                                                                               Renovasi Pasal 346 KUHP

       Terlepas adanya pro dan kontra, maka dengan adanya peranan ilmu kedokteran forensik, seperti telah diuraikan di atas, maka abortus criminalis semakin jelas perbedaannya, yaitu bisa dilakukan dalam stadium embrio (usia 2-8 minggu), stadium peralihan (embrio lanjutan usia 9-16 minggu), dan stadium foetus (usia 17-40 minggu). Sebagai konsekuensi dari adanya pembedaan janin berdasarkan pertumbuhannya selama berada dalam kandungan, maka yang dapat dipandang sebagai abortus criminalis adalah pengguguran janin pada stadium embrio dan embrio lanjutan (usia 2-16 minggu), sedangkan abortus criminalis yang terjadi pada stadium foetus dimaksudkan atau disamakan dengan pembunuhan bayi, mengingat pada stadium ini, jika ditinjau dari aspek kedokteran sudah dapat disamakan dengan manusia dan menurut berbagai ajaran agama (khususnya Islam, Katholik), pada stadium ini juga sudah terdapat “nyawa”. Dengan demikian, jika memperhatikan perkembangan janin, dan berbagai pandangan dalam ajaran agama yang ada dimuka bumi, maka pengaturan abortus sebagaimana diatur dalam Pasal 346 KUHP perlu dilakukan renovasi di masa mendatang. Sudah saatnya masalah abortus dilakukan perubahan pengaturannya pada KUHP masa mendatang yang dewasa ini sedang dalam proses renovasinya ditangan para anggota Dewan di DPR RI.

 

======================================

Banda Aceh, 08 Agustus 2018

Cahyono

Email: cahyonohakim98@gmail.com

 







  • Pengumuman MARI

  • tidak dapat menampilkan berita ...
  • Pengumuman Badilum

  • tidak dapat menampilkan berita ...