Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Jalan Cut Meutia No. 23 Kota Banda Aceh - ACEH. Email : it.pnbandaaceh@gmail.com

e-pustaka

Electronics Justice System

Jaringan Dokumentasi dan Informasi dan Hukum

Putusan Mahkamah Agung

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen).

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).

(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986)
Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerntah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Adapun tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri diautur dalam UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan pasal 67 dan berdasarkan PERMA no. 07 Tahun 2015 Bagian Kelima Kepniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A dan Bagian Kelima Kesektariatan Pengadilan Negeri Klas I A sebagai berikut :

 

1. Ketua :

Tugas Pokok :

a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa,  memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasanatas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera  Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktur di daerah hukumnya.

c. Ketua Pengadilan mengatur pembagiantugas para hakim.

 Fungsi :

a. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

2. Wakil Ketua :

Tugas Pokok :

a. Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

 Fungsi :

a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya

3. Hakim :

  Tugas Pokok :

a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

  Fungsi :

a. Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat structural maupun Fungsional.

4. Panitera :

 Tugas Pokok :

  •  Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

 Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, penyajian data perkara, dan transparasi perkara;

f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

g. Pelaksanaan mediasi;

h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

 

5.  Sekretaris :

   Tugas Pokok :

  • Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Klas I A.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. Pelaksanaan urusan keuangan;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

e. Pelaksanaan pengelola teknologi informasi dan statistik;

f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan ; dan

g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A.







  • Pengumuman MARI

    • Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pariwisata

      jakarta " Humas : Dengan Ini Disampaikan, Bahwa Kementerian Pariwisata Akan Menyelenggarakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Yang Dapat Diikuti Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Pengumuman Terlampir. Adapun Informasi Lengkap Tentang Ketentuan, Persyaratan, Dan Tahapan Seleksi Terbuka Dapat Dilihat Pada Website Www.kemenpar.go.id

      ...
    • Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pariwisata

      jakarta " Humas : Dengan Ini Disampaikan, Bahwa Kementerian Pariwisata Akan Menyelenggarakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinantinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Yang Dapat Diikuti Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Pengumuman Terlampir. Adapun Informasi Lengkap Tentang Ketentuan, Persyaratan, Dan Tahapan Seleksi Terbuka Dapat Dilihat Pada Website Www.kemenpar.go.id

      berikut ...

    • Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ke - 13

      jakarta-humas, Selasa, 18 Juni 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor : 784 /sek/ku.01/06/2019. Tertanggal 17 Juni 2019. Tentang Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ke - 13.

      yang Ditujukan Kepada. Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan. 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal. 3. Para Sekretaris Kepala Badan. 4. Para Sekretaris Pengadilan ...

    • Pedoman Usul Kenaikan Pangkat Otomatis (kpo) Periode Oktober 2019

      jakarta-humas, Dalam Rangka Proses Usul Kenaikan Pangkat Otomatis (kpo) Periode Oktober 2019 Maka Dengan Ini Kami Sampaikan . Yang Ditujukan Kepada Yth Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Mahkamah Agung, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dengan Pedomansebagai Berikut :

      unduh Img-614203707.pdf

    • Pemberitahuan Dan Pengumuman Pelaksanaan Tes Profile Assessment Dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xi Tahun 2019

      jakarta-humas, Kamis, 13 Juni 2019. Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap Xi Tahun 2019.

      1. Nomor Surat 31/pansel/ad Hoc Tpk/vi/2019,tanggal 11 Juni 2019, Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Seleksi Profile Assessment Dan Wawancara. Yang Di Tujukan Kepada Yth. Para Peserta Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan ...