NEWSTICKER : "SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH" | "WEBSITE PN BANDA ACEH HADIR KEMBALI DENGAN DESAIN YANG BARU SERTA FITUR, CONTENT TERBARU (*.REKOMENDASI : WEBSITE AKAN TERLIHAT LEBIH SEMPURNA JIKA MENGGUNAKAN MOZILLA FIREFOX, SAFARI, CHROME DAN TAMBAHAN FLASH PLAYER BROWSER. TQ ;-)"| "WEBSITE INI DIDUKUNG JUGA OLEH FITUR SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (CTS), JADWAL SIDANG ONLINE DAN JUGA ADANYA DIREKTORI PUTUSAN YANG BISA DI UNDUH, SELAMAT BERSELANCAR ! "

Beranda » Sub. Bag. Umum

LAPORAN ASET DAN INVENTARIS BERDASARKAN LAPORAN SIMAK-BMN

PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NO PERIODE TAHUN
1 SEMESTER I 2012
2 SEMESTER II 2012
3 TAHUNAN 2012 2012
 1  SEMESTER I  2013
 2  SEMESTER II  2013
 3  TAHUNAN 2013  2013

TAHUN 2012

File Download CALBMN 01 (DIPA BUA)

File Download CALBMN 03 (DIPA BADILUM)

PETUNJUK PENGHAPUSAN BMN

7 November 2012

KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK USUL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
(Berdasarkan Surat Edaran Badan Urusan Administrasi MA-RI No. 11/S-Kel/BUA-PL/I/2007)

 

PROSEDUR ADMINISTRASI UNTUK USUL PENGHAPUSAN :

  1. Surat usul dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tingkat Banding secara berjenjang disertai tembusan kepada Koordinator Wilayah ;
  2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding setelah diteliti usul tersebut diatas memenuhi persyaratan maka diteruskan secara berjenjang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;

 

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS BERMOTOR :

  1. Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
  2. Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
  3. Surat dari Dinas Perhubungan tentang Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan yang akan dihapus ;
  4. Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan / Dit Jen Kekayaan Negara Dep. Keuangan setempat, khusus kendaraan dinas roda 4 ( Edaran Menteri Keuangan No. SE. 144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002 )
  5. Surat Pernyataan Satuan Kerja Pengguna Barang yang menyatakan penghapusan tidak mengganggu kelancaran tugas operasional/kedinasan sehari-hari, dan tidak akan mengajukan permohonan kembali pengadaan kendaraan operasional baru selama 3 (tiga) tahun ;
  6. Laporan semester / saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang kendaraan bermotor) ;
  7. Foto dari depan-samping-belakang ;
  8. Fotocopy STNK/BPKB ;
  9. Khusus kendaraan dinas bermotor yang hilang / terbakar / rusak berat karena kecelakaan lalu lintas, harus disertai surat Keterangan Kepolisian dengan lampiran Berita Acara Penyidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan Berita Acara Tim Pemeriksa kepada Penanggung Jawab / Pengguna Kendaraan  ( sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 pada Bab III Bagian Kelima angka 4 huruf b antara lain kendaraan dinas karena hilang/kecelakaan yang diakibatkan kelalaian serta karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban yang ditetapkan selaku Pegawai Negeri yang secara langsung/tidak langsung telah merugikan negara maka akibat kejadian tersebut penghapusannya dapat diproses bersamaan dengan TGR / Tuntutan Ganti Rugi ), dengan dikecualikan persyaratan butir 5 diatas ;

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR :

  1. Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
  2. Berita Acara oleh Tim peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
  3. Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus ;
  4. Laporan semester/saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang) ;
  5. Foto-foto barang yang akan dihapus ;
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI (REKONTRUKSI) :
  • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
  • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
  • Laporan semester / saldo awal barang milik Negara ;
  • Foto-foto bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangunan ;
  • Fotocopy DIPA ;
  • Surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan / Dit Jen Kekayaan Negara setempat ;
  • Surat keterangan penaksiran bangunan dari Dinas PU (Cipta Karya).

 

TATA TERTIB PERSURATAN

2 September 2012

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2 September 2012

I. Administrasi Tata Persuratan
  1. Surat Masuk
  2. Pengelolaan Surat Masuk
  3. Pengelolaan Surat Keluar
II.Administrasi Perlengkapan
  1. Pencatatan asset/barang milikNegara dan setiap ada kegiatan pengadaanbarang/jasa setelah adanya  penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanyaSP2D dan SPM dilakukan pencatatan/penginputan kedalam aplikasi SIMAKBMN.
  2. Pencatatan barang-barang persediaan (ATK).
  3. Pemberian Nomor urut pendaftaran (NUP) BMN.
  4. Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR) yang berlaku selama 1 tahun.
  5. Pembuatan kartu inventaris barang (KIB).
  6. Pembuatan Laporan Neraca (SIMAK BMN) dan dilaporkan setiap akhir bulanke sub bagian keuangan.
  7. Melakukan rekonsiliasi data BMN diNeraca SIMAK BMN dengan neracaSAKPA keuangan setiap bulan dengan sub bagian Keuangan.
  8. Membuat laporan Barang Milik Negara setiap semester ke instansi terkai.
  9. Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKNL.
  10. Melakukan opname barang setiap triwulan.
  11. Pendaftaran Barang inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bisa dipakaiuntuk diusulkan penghapusan.
  12. Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).
  13. Perbaikan dan perawatan kendaraan operasionalroda 2 (dua) dan roda 4(empat) yang masih bisa diperbaiki.
  14. Perawatan dan pemeliharaan mebelair yang masih bisa diperbaiki.
  15. Perawatan AC dan komputer setiap 3 (tiga) bulan.
  16. Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki.
III. Administrasi Perencanaan
  1. Menghimpun data kebutuhanATK dan semua penunjang kerja dari Ketua,Wakil Ketua, Hakim, Panitera /Sekretaris, Kepaniteraan dan Kesekretariatantahun yang akan datang.
  2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana danprasarana.
  3. Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian umum setiap awal tahun.
IV. Kerumah Tanggaan
  1. Pengelolaan Perpustakaan
  2. Perawatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung.
  3. Keamanan.
  4. Kebersihan